Gambar Rapat Koordinasi Daerah BAN PAUD dan PNF Provinsi Riau

Pada pekan lalu, tepatnya tanggal 13 November 2018 telah diadakan Rapat Koordinasi Daerah BAN PAUD dan PNF Provinsi Riau di Hotel Jatra Pekanbaru, rapat tersebut dilaksanakan selama 2 (dua) hari dari tanggal 13 s.d. 14 November 2018. Pada Rapat Koordinasi Daerah tersebut, ibu Ida Ardiati selaku kasi Pengembangan Program dan Sumber Daya BP PAUD dan Dikmas Riau diundang sebagai pemateri di dalam kegiatan tersebut. Kegiatan Rakorda yang dihadiri oleh 55 orang peserta ini dibuka oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Bapak Mahyudin, M.A. Dalam sambutannya beliau mengatakan agar Rakorda kali ini dapat menggesa Kabupaten/Kota untuk ikut serta mengakreditasikan lembaga-lembaga yang belum terakreditasi agar mengajukan akreditasinya tahun 2019. Selain itu tujuan dari dilaksanakannya Rapat Koordinasi Daerah BAN PAUD dan PNF Provinsi Riau adalah mengevaluasi kegiatan Akreditasi di tahun 2018 dan merencanakan quota lembaga yang mengusulkan Akreditasi tahun 2019. Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi Riau, ibu Diah Masriah, MM mengatakan bahwa hasil dari Rakorda tentang usulan quota yg akan diakreditasi tersebut nantinya akan dibawa ke Rakornas pada tanggal 07 s.d. 09 November 2018 di Kota Semarang.

Dalam sambutan oleh Bapak Mahyudin, M.A beliau berharap supaya mutu yang ada di sekolah-sekolah nantinya bisa diakui ditengah masyarakat. ‘’lembaga-lembaga seperti PAUD, LKP, PKBM, dan RA adalah tanggung jawab kita bersama sebagai pemangku kepentingan di dunia Pendidikan’’ tuturnya. Setelah Bapak Mahyudin, M.A memberikan sambutan, acara selanjutnya adalah penyerahan penghargaan kepada Kabupaten/kota yang ikut berpartisipasi dalam mengajukan akreditasi tahun 2018. Kabupaten/kota yang paling banyak mengajukan akreditasi lembaga yaitu:

Juara 1 : Kabupaten Kampar sebanyak 137 lembaga;

Juara 2 : Kabupaten Bengkalis sebanyak 102 lembaga;

Juara 3 : Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 93 Lembaga.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Ibu Diah Masriah, Bapak Mahyudin, dan Ibu Ida Ardiati kepada perwakilan 3 Kabupaten tersebut dan dilanjutkan foto bersama.

 

Sesi berikutnya dilanjutkan penyampaian materi oleh Kepala BAN PAUD dan PNF Ibu Diah Masriah, MM. Dalam materinya beliau meyampaikan Permasalahan dalam kegiatan Koordinasi akreditasi yaitu belum optimalnya peran dan dukungan dalam pelaksanaan akreditasi oleh institusi terkait, kurang terkoordinasinya tugas-tugas akreditasi Antara BAN-P, Kanwil Kemenag, BP PAUD dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta belum optimalnya dukungan pendanaan dalam pelaksanaan akreditasi baik dari pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota. Beliau juga menegaskan strategi mengatasi permasalahan Akreditasi adalah dengan cara meningkatakan koordinasi Antara institusi terkait, memberikan dukungan untuk sosialisasi dan pendampingan Kepada Lembaga dan meningkatkan kompetensi Asessor Khususnya di bidang IT. Di akhir pembicaraanya Ibu Diah Masriah, MM berharap adanya Asessor dari kementerian Agama. ‘’Asessor dari kementerian agama belum ada, jadi kita berharap perlu bimbingan untuk calon Asessor , kalau ada pengajuan asesor nanti akan kita usulkan’’ ujarnya.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Ibu Ida Ardiati, S.Pd. M.Pd. ibu Ida menjelaskan tentang tugas BP PAUD dan Dikmas Riau. ‘’tugas BP PAUD adalah sebagai peningkatan mutu lembaga agar layak untuk diakreditasi’’ ujarnya. Tugas pokok Pengembangan Program dan Mutu PAUD dan Dikmas adalah mengembangkan berbagai model dan program berbasis hasil pemetaan agar lebih berhasil, Pengembangan sumber daya, Fasilitasi pengembangan program dan pelaksanan kemitraan. Bu ida melanjutkan,’’Tugas BP PAUD mendata awal kelemahan lembaga, tim kami akan memberikan bimbingan-bimbingan dimana letak kelemahan terkait 8 standar nasional pendidikan’’. Bu Ida sangat menyayangkan ada lembaga yang menolak untuk mengajukan akreditasi karena mereka belum sanggup untuk memenuhi 8 standar tersebut. Di akhir pemaparan materi, bu ida berharap supaya di tahun 2019 Kabupaten/kota dapat memajukan akreditasi 30 lembaga per Kabupaten/kota. Bu ida Juga mengingatkan untuk satuan PAUD dan Dikmas jika dalam waktu lama belum terakreditasi maka izin operasionalnya kemungkinan akan diputus. (@fskartika)